AUDITOR BPKP KALBAR HARUS INDEPENDEN

"Auditor BPKP harus independen melihat kasus-kasus keuangan PDAM Kota Pontianak, bukan jadi order oleh oknum-oknum Pegawai"

Supiandi 

KRONOLOGI IURAN DAPENMA PAMSI

- SK No. 14/SK-V/PDAM/2002 Tanggal 28 Mei 2002 kenaikan gaji pokok disesuaikan dengan PNS.

- SK No. 56/SK-III/PDAM/2003 Tanggal 22 Maret 2003 kenaikan gaji pokok sebesar 5%

- SK No. 136/SK-VIII/PDAM/2003 Tanggal 30 Agustus 2003 kenaikan gaji pokok disesuaikan dengan PNS.

- SK No. 10/SK-I/PDAM/2006 Tanggal 2 Januari 2006 kenaikan gaji pokok sebesar 5 %

- SK No. 32/SK-III/PDAM/2007 Tanggal 26 Maret 2007 kenaikan gaji pokok sebesar 25 %

- SK No. 24/KEP-III/PDAM/2008 Tanggal 19 Maret 2008 kenaikan gaji pokok sebesar 20 %

- SK No. 93/KEP-IX/PDAM/2008 Tanggal 04 September 2008 hanya perubahan Nomor SK.

Dengan melihat adanya perubahan kenaikan gaji pokok sebanyak 6 ( enam kali ) jelas berpengaruh pada potongan iuran dapenma pegawai terlebih kenaikana gaji pokok di tahun 2006 s/d 2008. Sementara itu PHDP pegawai yang dilaporkan masih menggunakan PHDP tahun 2001. Kita Berharap BPKP Wilayah Kalbar dapat mengaudit dari Tahun 2001 sampai dengan 2005 dan Tahun 2007 sampai dengan 2008 secara benar dan konsekuen jangan sampai menabur benih konflik internal PDAM Kota Pontianak. Sementara hasil auditor BPKP Kalbar pada Tahun 2006 telah menimbulkan setting opinion ditubuh PDAM yang diduga 74 Juta tidak disetorkan ke DAPENMA PAMSI Pusat, tidak becusnya PDAM mengurus iuran pensiun pegawai, rame-rame pegawai PDAM minta kembalikan uang yang pernah dilakukan pemotongan 5% dari gaji pokok TERKAHIR pegawai. Kalau auditor BPKP Kalbar punya nyali kenapa tidak melaporkan pada pihak aparat penegak hukum saja dalam kasus dugaan penyimpangan iuran pensiun pegawai PDAM Kota Pontianak ujar Supiandi S.Kom.(Jurnalis Independen). Baca juga Diklat-zona-air-minum-prima-2009

Related Posts