Beberapa Masalah Hak Asasi di Indonesia  Perlindungan Perempuan : Keadilan dan kesetaraan gender. UUD 1945 pasal 27 menjamin persamaan Hak perempuan dan Laki-laki ; dan Bahwa perempuan adalah bagian dari HAM yang tercantum dalam UU No. 7/198-4 tentang anti diskriminasi dan UU No. 39/1999 tentang HAK. Ada pun hak-hak politik perempuan tercantum dalam UU No. 68/1958. Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan perdagangan perempuan dan Anak Indonesia telah memiliki rencana aksi nasional penghapusan trafficking perempuan dan anak 2003-2007. RAN tersebut merupakan implementasi dari konvensi PBB menentang kejahatan Terorganisir antar Negara. Perlindungan Hak Anak Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah legislative dan administrative untuk lebih memperbaiki perlindungan hak-hak anak dan perempuan. Langkah-langkah legislative tersebut antara lain dengan keluarnya UU No. 32 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan UU No. 20 tahun 2003 dengan system pendidikan nasional. Sedang

Hubungan Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia Negara Hukum haruslah memiliki ciri atau syarat mutlak bahwa negara itu melindungi dan menjamin Hak Asasi Manusia setiap warganya. Dengan demikian jelas sudah keterkaitan antara Negara hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana Negara Hukum wajib menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia setiap warganya. Perumusan ciri-ciri Negara Hukum yang dilakukan oleh F.J. Stahl, yang kemudian ditinjau ulang oleh International Commision of Jurist pada Konferensi yang diselenggarakan di Bangkok tahun 1965, yang memberikan ciri-ciri sebagai berikut : Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu konstitusi harus pula menentukan cara procedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin; Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak; Pemilihan Umum yang bebas; Kebebasan menyatakan pendapat; Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi; Pendidikan Kewarganegaraan. Dasar Hukum Hak Asasi Manusia di

Permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam penegakan HAM di Indonesia Berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam rangka penghormatan, pengakuan, penegakan hukum dan HAM antara lain : Penegakan Hukum di Indonesia belum dirasakan optimal oleh masyarakat. Hal itu antara lain, ditunjukan oleh masih rendahnya kinerja lembaga peradilan. Penegakan hukum sejumlah kasus pelanggaran HAM berat yang sudah selesai tahap penyelidikannya pada tahun 2002, 2003, dan 2004, sampai sekarang belum di tindak lanjuti tahap penyelidikannya. Masih ada peraturan perundang-undangan yang belum berwawasan gender dan belum memberikan perlindungan HAM. Hal itu terjadi antara lain, karena adanya aparat hukum, baik aparat pelaksana peraturan perundang-undangan, maupun aparat penyusun peraturan perundang-undangan yang belum mempunyai pemahaman yang cukup atas prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Belum membaiknya kondisi kehidupan ekonomi bangsa sebagai dampak krisis ekonom

Pengertian Hak Asasi Manusia Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sebagi anugerah tuhan yang maha esa. Kesadaran akan hak asasi manusia didasaarkan pada pengakuan bahwa semua manusia sebagai makhluk tuhan memilki drajat dan martabat yang sama, maka setiap manusia memiliki hak dasar yang disebut hak asai manusia. jadi kesadaran akan adanya hak asai manusia tumbuh dari pengakuan manusia sendiri bahwa mereka adalah sama dan sederajat. Macam Hak Asasi Manusia berdasarkan pengertian HAM,ciri pokok dari hakikat HAM adalah : HAM tidak perlu diberikan ,dibeli,ataupun diwarisi. HAM berlaku bagi semua orang HAM tidak boleh dilanggar HAM meliputi berbagai bidang,sebagai berikut. Hak asasi pribadi (personal rights) Hak asasi politik (political rights) Hak asasi ekonomi (property rights) Hak asasi social dan kebudayaan (social and cultural rights) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (rights of l

Mutasi Pegawai Mutasi pegawai adalah salah satu media pengembangan pegawai, dimana mutasi merupakan pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain, baik pemindahan itu sifatnya setarap dengan jabatan sebelunya, naik kejabatan yang lebih tinggi, maupun turun kejabatan yang lebih rendah. Bila mutasi tersebut naik ke jabatan yang lebih tinggi maka mutasi tersebut dinamakan promosi. Sebaliknya mutasi yang sifatnya menurun disebut dengan demosi. Mutasi pegawai merupakan hal biasa dalam suatu kantor. Hal ini dilakukan dengan berbagai alasan dan tujuan yang diharapkan dari mutasi dan promosi tersebut. Alasan mengapa terjadi mutasi dalam suatu organisasi atau kantor adalah sebagai berikut: Keinginan Pegawai Sendiri Pemindahan ini terjadi karena pegawai yang bersangkutan kurang tepat pada jabatan semula. Misalnya karena keadaan fisik yang tidak memungkinkan, kurang cocok dengan pegawai lain, dengan atasan dan lain sebagainya. Biasanya pemindahan karena keingina

Inilah Penyebab Pegawai Dimutasi Bagi perusahaan besar yang telah mempunyai sistem yang tertata dengan baik, tentu ada aturan dan mekanisme yang mengatur pegawainya dalam bekerja. Pegawai yang baik tentu akan memperoleh promosi sebagai reward-nya. Sebaliknya, bagi mereka yang berkinerja buruk alias tidak perform tentu akan didemosi sebagai hukumannya. Syukur-syukur kalau masih bisa dibina, ya cukup di mutasi saja. Mutasi adalah hal yang wajar, tidak perlu ditakutkan ataupun di-lebay-lebay-kan. Tidak selamanya kita akan berada dalam suatu tempat dan posisi. Cepat atau lambat pasti kita akan dipindah. Bahkan dalam dunia militer, biasa dikenal dengan istilah "tour of duty" dan "tour of area" atau perpindahan tempat/lokasi dan posisi/jabatan seseorang dalam ketentaraan. Baca Juga :  Mutasi-pegawai Mutasi itu sendiri saya maknai sebagai perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya. Atau bisa pula dimaknai perpindahan dari satu jenis pekerjaan ke jenis yan

Kelebihan Dan Kekurangan Liberalisme Kelebihan Liberalisme Menumbuhkan inisiatif masyarakat untuk berkembang menjadi lebih baik. Setiap individu memiliki kebebasan yang sama. Menghasilkan barang-barang bermutu tinggi karena terjadi persaingan antar individu dalam masyarakat. Masyarakat dapat memilih partai politik tanpa gangguan dari siapapun. Kontrol Pers berlaku secara bebas, berita yang tersebar dapat mengandung kritik tajam yang membangun negara menjadi lebih baik. Kegiatan ekonomi efektiv dan efisien karena didasarkan atas motif mencari keuntungan. Kekurangan Liberalisme Individu yang memiliki sumber daya lebih cenderung mengekspoitasi golong pekerja, sehingga akan timbul masalah, yang kaya semakin kaya, sedangkan yang miskin semakin miskin. Muncul monopoli terhadap masyarakat kecil atau miskin. Karena pers dikuasai oleh pihak swasta. Berita yang disajikan bisa saja hanya untuk mendukung misi dan kepentingan mereka. Sulit melakukan pemerataan pendapatan.

Ciri dan Nilai Pokok Liberalisme Kesempatan yang Sama (Hold The Basic Equality of All Human) Setiap manusia mempunyai kesempatan yang sama dalam segala bidang. Tetapi bukan berarti kesempatan yang sama ini juga akan memberikan hasil yang sama bagi setiap orang. Hasil yang akan didapatkan setiap orang berbeda-beda tergantung kepada sumber daya yang dimiliki, tenaga, kerja keras, dll. Terlepas dari itu, persamaan kesempatan merupakan hal yang mutlak dalam paham liberalisme. Perlakuan yang Sama (Treat the Others Equally) Karena mempunyai kesempatan yang sama, maka dalam setiap penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi (dalam segala bidang), baik itu politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, atau kenegaraan, maka setiap orang akan mendapatkan perlakuan yang sama. Hal ini dilakukan dengan tujuan menghilangkan egoisme individu. Pemerintahan ditentukan dengan Persetujuan dari yang Diperintah (Goverment by The Consent ofThe People) Penentuan pihak-pihak yang memegang kekuasaan