HUBUNGAN NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Hubungan Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia

Negara Hukum haruslah memiliki ciri atau syarat mutlak bahwa negara itu melindungi dan menjamin Hak Asasi Manusia setiap warganya. Dengan demikian jelas sudah keterkaitan antara Negara hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana Negara Hukum wajib menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia setiap warganya.

Perumusan ciri-ciri Negara Hukum yang dilakukan oleh F.J. Stahl, yang kemudian ditinjau ulang oleh International Commision of Jurist pada Konferensi yang diselenggarakan di Bangkok tahun 1965, yang memberikan ciri-ciri sebagai berikut :

Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu konstitusi harus pula menentukan cara procedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;

Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak;

Pemilihan Umum yang bebas;

Kebebasan menyatakan pendapat;

Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi;

Pendidikan Kewarganegaraan.

Dasar Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia

Berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki Negara Republik Indonesia,yakni:

Undang – Undang Dasar 1945

Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Ketetapan MPR RI yang diharapkan memuat secara adanya HAM itu dapat diwujudkan dalam masa Orde Reformasi, yaitu selama Sidang Istimewa MPR yang berlangsung dari tanggal 10 sampai dengan 13 November 1988. Dalam rapat paripurna ke-4 tanggal 13 November 1988, telah diputuskan lahirnya Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1988 tentang Hak Asasi Manusia. Baca Juga : Perlindungan-perempuan-dan-anak

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adapun hak-hak yang ada dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 199 tersebut antara lain sebagai berikut :

Hak untuk hidup (Pasal 4)

Hak untuk berkeluarga (Pasal 10)

Hak untuk mengembangkan diri (Pasal 11, 12, 13, 14, 15, 16)

Hak untuk memperoleh keadilan (Pasal 17, 18, 19)

Hak atas kebebasan pribadi (Pasal 20-27)

Hak atas rasa aman (Pasal 28-35)

Hak atas kesejahteraan (Pasal 36-42)

Hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43-44)

Hak wanita (Pasal 45-51)

Hak anak (Pasal 52-66).

Related Posts