UNSUR-UNSUR PENEGAK DEMOKRASI

Demokrasi tidak akan berdiri menjadi sistem pemerintahan tanpa suatu penegak yang menopangnya. Unsur penegak demokrasi meliputi:

1) Negara Hukum

Dalam kepustakaan ilmu hukum di Indonesia, istilah Negara hukum mengandung pengertian bahwa Negara memberikan perlindungan hukum bagi warga Negara melalui perlembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan penjaminan hak asasi manusia.

a) Konsep Negara hukum dicirikan dengan:

1. Adanya jaminan perlindungan terhadap HAM

2. Adanya supremasi hukum dalam penyelengaraan Negara

3. Adaya pemisahan dan pembagian kekuasaan Negara

4. Adanya lembaga peradilan yang bebas dan mandiri.

Sementara itu, istilah Negara hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam penjelasan UUD 1945 yang berbunyi “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat) dan bukan berdasar kekuasaan belaka (machsstaat)”. Penjelasan tersebut merupakan gambaran sistem pemerintahan Indonesia. Dalam kaitan dengan istilah Negara hukum Indonesia, Padmo Wahyono menyatakan bahwa konsep Negara hukum Indonesia yang menyebut rechtsstaat dalam tanda kurung memberi arti bahwa Negara Indonesia mengambil pola secara tidak menyimpang dari pengertian Negara hukum pada umumnya yang kemudian disesuaikan dengan keadaan Indonesia.

Dalam pelaksanaannya negara hukum dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

1. Negara Polisi

Negara polisi ialah Negara yang menyelenggaraan keamanan dan keamanan atau perekonomian, dengan ciri-ciri:

Penyelenggaraan Negara positif

Penyelegaraan Negara negatif (menolak bahaya yang mengancam Negara atau keamanan).

2. Negara Hukum Liberal

Penyelenggaraan perekonomian dalam Negara hukum liberal berasaskan asas persaingan bebas, siapa yang kuat dialah yang menang.Dengan demikian, penyeleggaraan perekonomian yang diserahkan penuh kepada swasta, tanpa pemerintah atau Negara turut campur,tidak mendatangkan kemakmuran bagi rakyat banyak,yang makmur hanyalah konglomerat kaum liberal saja.

3. Negara Hukum Formal

Negara hukum formal yaitu Negara hukum yang mendapat pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang.Negara hukum formal ini disebut pula demokratis yang berlandaskan Negara hukum.

Dengan pengaruh paham liberal dari Rousseau, F.J Stahl menyusun Negara hukum formal dengan unsur-unsur utamanya sebagai berikut:

Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi

Penyelenggaraan Negara berdasar trias politik

Pemerintahan didasarkan pada undang-undang

Adanya peradilan demokrasi.

4. Negara Hukum Materiil

1). Negara hukum materiil

Sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari pada Negara hukum formal.Jadi apabila pada Negara hukum formal tindakan dari penguasa harus berdasar undang-undang atau harus berlaku asas legalitas, maka dalam negara hukum materiil tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negaranya dibenarkan bertindak menyimpang undan-undang atau berlaku asas opportunitas.

Dengan demikian Negara hukum secara arti formal yaitu penegakan hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif dalam penyelenggaraa Negara, maupun Negara dalam arti materil yaitu selain menegakan hukum, aspek keadilan juga harus diperhatikan menjadi prasarat terwujudnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa Negara hukum tersebut yang merupakan elemen pokok suasana demokratis sulit dibangun.

2). Masyarakat Madani

Masyarakat madani (Civil Society) dicirikan dengan masyarakat terbuka, yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan Negara, masyarakat yang kritis dan berpartisipasi aktif.

Masyarakat madani merupakan salah satu pendiri pemerintahan demokrasi, di mana masyarakat madani sendiri sebagai kotrol dari kinerja lembaga eksekutif dan yudikatif, dan menjadi penting keberadaannya dalam mewujudkan demokrasi.

Masyarakat madani (Civil Society), mensyaratkan adanya civic gagement yaitu keterlibatan warga Negara dalam asosiasi-asosiasi sosial. Civic engagement ini memungkinkan tumbuhnya sikap terbuka, percaya, dan toleran antara satu dengan yang lain sangat pening artinya bagi bangunan politk demokrasi. 

Masyarakat madani dan demokrasi, bagi Gellner merupakan dua kata kunci yang tidak dapat dipisahkan.Demokrasi dapat dianggap sebagai hasil dinamika masyarakat yang menghendaki adanya partisipasi.Selain itu, demokrasi merupakan pandangan mengenai masyarakat dalam kaitan pengungkapan kehendak, adanya perbedan pandangan, adanya keragaman konsesus. Tatanan nilai-nilai masyarakat tersebut ada dalam masyarakat madani.Karena itu, demokrasi membutuhkan tatanan nilai-nilai sosial yang ada pada masyarakat madani.

3). Insfrastruktur Politik

Insfrastuktur yang terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penekan.

Fungsi partai politik menurut Mirriam Budiardjo:

• Sebagai sarana komunikasi politik
• Sebagai sarana sosialisasi politik
• Sebagai sarana rekrutmen kader dan anggota politik
• Sebagai sarana pengatur konflik.

Dan begitu pula dengan kelompok penekan dan kelompok gerakan, mereka mengambil peran penting dalam perubahan pemerintahan.

4). Pers yang Bebas dan Bertanggungjawab

Peran pers dalam kehidupan demokrasi sangat penting, karena dari sinilah berbagai ragam informasi akan dipublikan. Di lain pihak juga pers mengambil andil sebagai media penyampai aspirasi masyarakat dalam mengkritisi kinerja pemerintah.

Selain itu, dewan pers juga sebagai mediator, sebagai mediator antara penerbitan pers dan masyarakat, dewan pers pun bersikap independen dan adil. Dewan pers menekankan pada tercapainya penyelesaian informal, melalui musyawarah, antara pihak pengadu dan pihak penerbitan pers bersangkutan. Penyelesaian yang bersifat lebih formal hanya akan diambil jika upaya musyawarah tidak membuahkan hasil. Baca Juga : Ciri-ciri-demokrasi

Related Posts