PERUMDAM PERPANJANG KERJASAMA DENGAN KEJAKSAAN

In Posted Published on ;
HOME KERJA SAMA PERUMDAM PERUMDAM PERPANJANG KERJASAMA DENGAN KEJAKSAAN

Pontianak---Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa kembali melakukan perpanjangan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Pontianak terkait pendampingan hukum Perdata dan Tata Usaha Negara bertempat di ruang kerja Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak.

Hadir dalam kegiatan penandatanganan MoU kerjasama dimaksud, Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak, Basuki Sukardjono, SH.MH, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pontianak, Rudolf T.P Simanjuntak, SH, Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa, Ardiansyah, SE dan Plt.Kepala Seksi Tata Usaha dan Hukum Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa, Niluh Gede Sukiarti, SH.

Dikatakan Kajari, kerjasama ini perwujudan dari pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan untuk memberikan pelayanan di bidang perdata dan tata usaha negara.

"Kami siap melakukan pendampingan dan pertimbangan hukum  kepada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa sebagai antisipasi agar Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dalam melakukan kegiatan yang tidak menyalahi, khususnya yang berkaitan dengan Hukum  Perdata maupun Tata Usaha Negara," katanya.

Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa, Ardiansyah, SE sangat berterimakasih adanya kerjasama ini, “Management memerlukan bantuan khususnya pertimbangan hukum terkait hal-hal penyelenggaraan perusahaan khususnya yang berkenaan dengan Hukum Perdata maupun Hukum Tata Usaha Negara” ujar Ardiansyah.

Dikatakan Ardiansyah, kerjasama ini selain untuk memberikan pendampingan hukum apabila dimungkinkan agar dapat diberikan bantuan pada saat kegiatan langsung yang berkenaan dengan masyarakat salah satunya sosialisasi kepada masyarakat.

“Di lapangan masih ada pelanggan yang melakukan pengambilan air secara ilegal, nah ini salah satu contoh yang mungkin kita minta pendampingan apakah bisa tindakan pengambilan air secara illegal tersebut diproses secara perdata, namun kita utamakan pendekatan terlebih dahulu,” ujar Ardiansyah.

Selanjutnya, Ardiansyah berharap ke depan kerjasama ini dapat terus berlanjut, “Kami berharap agar kerjasama ini ke depannya masih dapat tetap terlaksana, karena banyak pemahaman-pemahaman hukum yang kita perlukan dan personil Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa khususnya yang bidang tugasnya berkenaan dengan administrasi dapat juga banyak belajar,” harap Ardiansyah. (luh/r). Sumber : pdamtirtakhatulistiwa.com|SPTD| Baca Juga : Tingkatkan-keamanan-perumda-air-minum

Related Posts



TAGS : 🆗
DASAR HUKUM SERIKAT PEKERJA TIRTA DHARMA PDAM KOTA PONTIANAK Akte Notaris Nomor : 33/2007 – Panitera Pengadilan Nomor : 13/LS.Pend/2007 Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat NO : 220/24/BKBL-B. DINAS NAKER TRANS PROVINSI NO : 177/NT.3-1/2007, DINAS SOSIAL NAKER LINMAS KOTA NO : 03/560/2007. FEDERASI SERIKAT BURUH NOMOR : 32/DPP.FSB Kamiparho/2007 JALAN. IMAM BONJOL NO. 430 PONTIANAK 78123 E – mail : pdamsptd86@gmail.com
Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini? Klik...

Comments

Post a Comment

✅SILAHKAN KOMENTAR ANDA DALAM RANGKA MEMBERIKAN MASUKAN KELEBIHAN DAN KEKURANGAN ARTIKEL ATAU KONTEN INI ‼️

Kirim E-mail anda dapatkan artikel berlangganan gratis....

Enter your email address:

DELIVERED BY sptirtadharma.net ||| 🔔E-mail : pdamsptd86@gmail.com

🔝POPULAR POST

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG BUMD

In Posted Published on ;
Image
PP 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah UU 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dicabut dengan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perusahaan Daerah diatur dengan peraturan pemerintah yang baru dan memiliki nama baru yaitu Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Badan Usaha Milik Daerah  dianggap masih belum memiliki etos kerja, terlalu birokratis, inefisien, kurang memiliki orientasi pasar, tidak memiliki reputasi yang baik, profesionalisme yang rendah, dan masih banyak Pemerintah Daerah yang melakukan intervensi yang berlebihan...
🔗BACA SELENGKAPNYA »

ENAM CIRI CIRI BOS PELIT TINGKAT DEWA

In Posted Published on ;
Image
Waspadai 6 Ciri-Ciri Bos Pelit Tingkat Dewa Ini Ciri-ciri bos pelit – Di dunia kerja tentunya seorang karyawan tidak dapat lepas dari keberadaan seorang atasan atau lebih familiar disebut bos. Bos memegang peranan yang besar dalam memimpin sebuah perusahaan. Namun, apa jadinya jika seorang bos mempunyai sifat pelit setingkat dewa? Pasti karyawan akan sangat tidak nyaman bekerja dalam kepemimpinan bos semacam ini. Itulah sebabnya karyawan wajib mengetahui ciri-ciri bos pelit tingkat dewa ini. Enam Ciri-Ciri Bos Pelit Tingkat Dewa Bos yang pelit akan selalu mempunyai alasan-alasan untuk menunjukan sifat-sifat pelitnya secara tersirat. Biasanya dalam kepemimpinannya banyak sekali hal yang tidak masuk akal terutama yang berkaitan dengan upah karyawan. Oleh karena itu, karyawan harus jeli dalam setiap gerak-gerik bos yang terlewat hemat ini. Namun, sebelum mencap bos Anda sebagai bos yang pelit, cobalah untuk mengetahui ciri-ciri bos pelit tingkat dewa ini. 1. Potong...
🔗BACA SELENGKAPNYA »

PERANAN SATUAN PENGAWAS INTERN (SPI) PERUMDAM AIR MINUM DALAM GCG DAN PENINGKATAN KINERJA

In Posted Published on ;
Image
Photo Dok Seorang auditor internal (Satuan Pengawas Intern) di perusahaan harus dapat mendorong pencapaian tujuan perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Govemance/GCG). Peran auditor internal sebagaimana internal consulting perusahaan harus dapat memberikan early warning kepada manajemen perusahaan untuk mencegah dan meminimalisasi damapk kebijakan-kebijakan ekonomi yang dapat merugikan perusahaan. Satuan Pengawasan Intern (SPI) merupakan unit satuan kerja yang bertugas untuk memberikan keyakinan (assurance) serta berfungsi melakukan kegiatan konsultasi yang objektif dan independen dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan dan rasa percaya pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya terhadap pengelolaan perusahaan dengan menjamin bahwa aktiva perusahaan telah digunakan secara efektif dan efisien serta dilaporkan dalam laporan keuangan dengan akurat dan wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menguji apakah kerangka kerja maupun proses pengenda...
🔗BACA SELENGKAPNYA »

BAGAIMANA MEMBERIKAN TANGGAPAN UNTUK MENJAWAB TEMUAN BPK?

In Posted Published on ;
Image
Menyusun Tanggapan atau Jawaban atas Temuan BPKApakah Anda seorang kepala daerah, sekretaris daerah, kepala dinas, kepala intansi pemerintah lainnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), atau Bendahara yang sedang menerima surat cinta dari Tim Pemeriksa BPK? Bingung bagaimana cara jawabnya? Saya pikir Anda tidak sendirian. Konsep temuan untuk ditanggapi umumnya diberikan oleh Tim Pemeriksa BPK pada minggu terakhir periode kegiatan pemeriksaan. Konsep temuan tersebut dapat diberikan kepada personel yang terkait langsung dengan permasalahan (misal: bendaharawan atau PPK), kepada kepala satuan kerja yang menjadi lokasi permasalahan, atau dapat juga melalui aparat pemeriksa internal entitas yang diperiksa untuk mengkoordinasikan tanggapan-tanggapan kepada pihak-pihak yang mengerti permasalahan. Penyerahan konsep temuan untuk ditanggapi pihak yang diperiksa merupakan prosedur standar yang dilakukan Tim Pemeriksa BPK. Setiap temuan dan tanggapan yang diterima akan dikumpul dan dijilid menjadi sat...
🔗BACA SELENGKAPNYA »

PERJANJIAN BUSINESS TO BUSINESS

In Posted Published on ;
Image
Perjanjian B2B Bisnis Perjanjian be to be atau biasa disebut juga agreement business to business (B2B) adalah perjanjian yang terjadi antara dua perusahaan atau entitas bisnis yang berbeda. Perjanjian ini biasanya mencakup persyaratan dan ketentuan yang mengatur hubungan bisnis antara kedua belah pihak. Dalam perjanjian be to be, kedua belah pihak sepakat untuk saling bekerjasama dalam konteks bisnis. Perjanjian ini dapat mencakup berbagai hal, seperti pembelian dan penjualan produk atau jasa, lisensi, distribusi, kemitraan, atau kerjasama dalam pengembangan proyek bersama. Berikut ini adalah beberapa hal yang mungkin termasuk dalam perjanjian be to be: Identitas kedua belah pihak: Nama perusahaan, alamat, dan informasi kontak penting dari masing-masing pihak. Tujuan perjanjian: Menjelaskan tujuan kerjasama antara kedua belah pihak, apakah itu untuk penjualan produk, kerjasama proyek, atau tujuan bisnis lainnya. Persyaratan dan ketentuan: Menjelaskan secara rinci persyaratan dan ketent...
🔗BACA SELENGKAPNYA »

FOLLOWERS