PENGERTIAN FRAUD ADALAH : TIGA FAKTOR PENDORONG SERTA CONTOH KASUS

Laporan keuangan merupakan salah satu hal pokok dari sebuah perusahaan yang dapat berpengaruh pada pengambilan suatu keputusan ekonomi. Setiap data dan aspek dalam sebuah laporan ekonomi merupakan poin penting dalam suatu kajian ekonomi perusahaan secara umum. Namun, dalam proses pelaporan keuangan ini acap kali ditemukan fraud yang dapat merugikan perusahaan maupun membuat pengambilan keputusan menjadi keliru.

Lantas, apa yang dimaksud fraud dalam dunia bisnis, khususnya dalam pelaporan keuangan ini? Dan, bagaimana cara mencegahnya? 

Menurut kamus Merriam-Webster, fraud dapat diartikan secara spesifik sebagai penyimpangan kebenaran yang disengaja untuk membujuk orang lain untuk berpisah dengan sesuatu yang berharga atau menyerahkan haknya yang sah. Sedangkan, menurut ensiklopedia Britannica, fraud diartikan sebagai penipuan secara hukum dengan cara kesalahan penyajian fakta yang disengaja. 

Selebihnya, Britannica membahas fraud sebagai penipuan atau kejahatan yang dilakukan untuk memperoleh uang dengan kepura-puraan palsu atau peniruan identitas. Fraud sebagai penipuan juga dijelaskan James Chen lewat artikelnya di Investopedia di mana ia mendefinisikan fraud sebagai tindakan menipu dengan sengaja yang dirancang untuk memberikan keuntungan pada pelaku pelanggar hukum. 

Fraud atau penipuan ini dapat termasuk seperti penipuan pajak, penipuan kartu kredit, penipuan kawat telepon, penipuan kartu kredit, penipuan sekuritas, dan penipuan keuangan yang mengarah pada kebangkrutan. Aktivitas penipuan atau fraud ini dapat dilakukan oleh satu individu, kelompok, maupun sebuah perusahaan bisnis secara utuh.

Dalam ranah pelaporan keuangan, fraud secara umum dapat diartikan sebagai penyajian laporan keuangan palsu secara disengaja atau penghilangan jumlah tertentu untuk menipu pengguna atau pemilik hak dari laporan keuangan tersebut. Fraud dalam laporan keuangan umumnya dilakukan dengan penyajian data yang salah atau pengungkapan jumlah yang tidak relevan secara riil. 

Suatu perusahaan bahkan bisa melakukan fraud hanya dengan melebih-lebihkan pendapatannya dengan menghilangkan utang dagang dan kewajiban lain yang seharusnya dibayar. Beberapa kasus fraud juga terjadi oleh individu dalam suatu perusahaan atau usaha yang berhubungan dengan keuangan. Beberapa perusahaan lantas mencegah fraud ini dengan adanya audit.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, fraud dapat terjadi atau dilakukan oleh perseorangan hingga organisasi. Fraud dapat terjadi dengan berbagai alasan dan latar belakang yang umumnya berhubungan dengan tekanan ekonomi atau kepentingan terkait ekonomi. Berikut ini adalah 3 faktor pendorong terjadinya fraud di suatu organisasi atau perusahaan.

1. Faktor individu

Dalam risalahnya tentang fraud, Anisa Putri menjelaskan bahwa faktor individu menjadi salah satu faktor utama terjadinya fraud dalam pelaporan keuangan atau penipuan lain. Faktor individu ini melekat pada diri seseorang dan terbagi menjadi dua kategori yaitu moral dan motivasi. Kategori moral dalam individu pelaku fraud dapat muncul karena sifat seperti keserakahan. Sedangkan motivasi individu dalam melakukan fraud umumnya berhubungan dengan kebutuhan individu itu sendiri yang tidak terpenuhi.

2. Himpitan ekonomi

Faktor himpitan ekonomi berkorelasi dengan kebutuhan individu tadi. Seseorang melakukan fraud karena ia merasa tidak dapat memenuhi kebutuhannya yang juga dikarenakan oleh himpitan ekonomi. Tekanan ekonomi yang dirasakan seseorang dapat memengaruhinya untuk mengambil keputusan yang keliru dan mengarah pada fraud. Fraud dengan dorongan faktor ini umumnya dilakukan untuk keuntungan diri sendiri.

3. Lemahnya hukum

Selain faktor individu dan ekonomi, faktor utama yang menunjang terjadinya fraud adalah penindakan hukum yang lemah. Ketika sanksi pidana atau hukum terlihat lemah dan memiliki celah, maka pelaku fraud tidak akan merasa takut untuk melakukan tindakan negatifnya tersebut. Hal ini dapat dilihat dari contoh kasus-kasus korupsi yang umumnya mendapat potongan hukuman dan sanksi pidana ringan dibanding kasus pencurian lain.

Beberapa contoh fraud yang umum terjadi di sekitar kita adalah korupsi maupun penggelapan aset. Berikut ini adalah beberapa contoh fraud tersebut:

Seorang pegawai pemerintahan bertugas di loket layanan publik untuk pembuatan kartu tanda penduduk (KTP). Proses pengurusan kartu penduduk hingga cetak seyogyanya dapat selesai dalam waktu kurang dari 30 menit dengan biaya gratis. Namun karena antrean panjang dan birokrasi berbelit yang harus dilakukan para pencari KTP, pegawai pemerintahan tadi tergerak untuk membuka jalur cepat pencetakan KTP melalui dirinya dengan biaya tertentu. Hal ini adalah fraud yang berbentuk penyalahgunaan wewenang dan penyuapan.

Pak B memiliki bisnis bertajuk multi level marketing sebuah produk obat herbal tertentu. Ia memiliki kewajiban untuk menemukan calon-calon investor lain yang nantinya bergabung dalam pengelolaannya. Setelah mendapat 100 orang baru yang memasarkan produk herbalnya, Pak B menggelapkan uang investasi para investornya untuk menunaikan ibadah haji dan berwisata ke luar negeri. Padahal, uang yang disebut “investasi” tadi sebetulnya tidak sebanding dengan kualitas obat herbal yang ia jual. Hal ini merupakan fraud berbentuk penggelapan aset.

Sebuah perusahaan sekuritas menghasut calon investornya untuk menanamkan investasi saham lewat perusahaannya. Semua pekerja di perusahaan sekuritas itu bekerja untuk memanipulasi dana dari investor agar tampak diinvestasikan dengan baik, namun sebenarnya yang terjadi adalah dana tersebut dialihkan oleh perusahaan sekuritas tersebut pada bisnis di bidang lain. Hal ini merupakan fraud berbentuk penyalahgunaan aset. Baca juga : Empat-jenis-fraud

Potensi fraud tetap ada di dalam sebuah bisnis atau usaha yang mencakup banyak pegawai atau para pemangku kepentingan. Kasus fraud terjadi tentunya karena ada celah atau potensi penipuan dalam suatu organisasi. Pelaporan keuangan hingga penyalahgunaan aset menjadi dua hal utama yang perlu dikelola dengan baik. Untuk itulah penting bagi perusahaan agar dapat bekerja sama dengan auditor maupun pihak eksternal untuk melakukan langkah preventif terhadap potensi fraud.

Related Posts